Widget clik-now.blogspot


rss

print this page Print this page Cari & Daftar Domain Gratis Anda

Rabu, 09 Desember 2009

Hari Anti Korupsi Sedunia - Kantor Gubernur Jadi Target

Ribuan massa menggelar aksi turun ke jalan dalam rang-ka memeringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (9/12) hari ini. Di Medan, massa akan berkumpul dan mengepung kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan.

Polda Sumut telah mengerahkan ribuan personil guna mengantisipasi demo anarkis.Antisipasi dilakukan menyusul informasi intelijen yang menyebutkan adanya gelombang massa turun ke jalan. Personil yang dikerahkan merupakan gabungan dari Samapta Polda Sumut, Brimobdasu dan Samapta Poltabes Medan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Drs H Baharudin Djafar Msi menyatakan, polisi harus humanis menyikapi aksi gelombang massa. "Sebagai pelindung harus mampu menciptakan rasa nyaman dalam memberikan pelayanan dan memberikan ketertiban bagi masyarakat," harap Baharudin saat ditemui wartawan, Selasa (8/12) di Mapolda Sumut.

Meski demikian, mantan Wadir Intel Polda Sumut itu menegaskan, tiada kata kompromi bagi aksi massa bertindak anarkis. "Pasti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Siap Siaga
Aksi yang akan dipusatkan di kantor Gubsu ini, disebut-sebut meminta penuntasan isu nasional Bank Century.Untuk mengatasipasi hal-hal yang tidak diinginan RSU Dr Pirngadi Medan dan PMI Medan siap memberikan bantuan dalam segi kemedisan.

Humas RSU Dr Pirngadi Medan, Drg Susyanto, Selasa (8/12) mengatakan, sebanyak 4 unit mobil ambulan dengan 16 kru kesehatan disiapakan di lokasi tersebut. Sementara RSU Pirngadi Medan siap menampung segala keperluan yang dibutuhkan ketika ada pengunjukrasa yang membutuhkan pertolongan segera.

"Namun kami berharap dalam aksi damai memperingati hari anti korupsi tersebut, tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keselamatan semuanya," minta Susyanto.

Sebelumnya, aksi ini akan dilakukan mayoritas dari para LSM yang tergabung dalam Koalisi Forum Kebangsaan Sumatera Utara di Medan. Juru bicara Forum Kebangsaan, Muhammad Ikhyar, mengatakan, direncanakan akan turun seribuan massa.

Disebutkan, ada sebelas LSM yang rencananya ikut dalam aksi di bawah bendera koalisi ini yaitu, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional Indonesia (STNI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND), Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU), ARUS Malaka, Yayasan PARAS (Penguatan Rakyat Pedesaan), Pusat Bantuan Hukum Rakyat (PBHR), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen (Perbuni) dan Serikat Buruh Independen (SBI).

Kantor Gubsu yang menjadi tujuan lokasi aksi, karena hal tersebut melambangkan representasi pemerintahan. Sebab aksi korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. ''Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah atau sebagai representasi pemerintah di daerah,'' kata Ikhyar.

Aman
Ketakutan akan munculnya demo anarkis dipatahkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Dia menjamin kesiapan petugas keamanan pada 9 Desember, sehingga aksi bisa berlangsung tertib. "Insya Allah semua komponen yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memperingati ini (hari antikorupsi) tentunya akan damai dan memberikan satu kesejukan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan teman-teman semua," ujar Kapolri di Mabes Polri, Selasa.

Menurut Kapolri, pihaknya tidak akan mempermasalahkan aksi yang akan dilakukan karena hal ini juga dilakukan diseluruh dunia. Namun demikian prosedur pengamanan tentunya akan dilakukan oleh kepolisian.

"Kepolisian tetap akan memberikan pelayanan dalam rangka kegiatan tersebut, kita akan amankan dengan sebaik-baiknya," imbuh jenderal bintang empat tersebut.

Peringatan hari anti korupsi mendapat dukungan dari semua pihak. Terlebih institusi penegak hukum menyatakan, peran serta masyarakat dalam penegakan keadilan akan semakin tinggi jika menerima pelayanan yang transparan dan maksimal dari para penegak hukum. Hal itu disampaikan Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), M Julian Manurung.

"Dengan penegakkan hukum yang maksimal akan menumbuhkan keyakinan bahwa hukum masih bisa ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum bukan milik kelompok tetentu," tukas Julian.
Sumber : DEDI-HOTMA-EDWARD | GLOBAL




Artikel Yang Berhubungan(Related Post)



Widget by Clik here

0 komentar:


Posting Komentar

Terima Kasih Atas komentarnya.

Gabung Disini Yuk, Tekan FOLLOW trus Masukan Email Saja Lalu Login

Pasang Iklan Disini

.:: Translate To Your language ::.


ShoutMix chat widget
 
Terima kasih atas kunjungannya, mohon dapat memberi kritik dan saran clik here

.:: Login Your Facebook ::.

.:: KUMPULAN BLOG ::.

.:: Get Link On FaceBook ::.

* Pasang Iklan Anda Disini Clik Here