Pemerintah Segera Selesaikan Krisis Listrik

sumber : Analisa

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan krisis energi listrik untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Untuk jangka pendek, ujar Ketua DPR saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang I tahun sidang 2009-2010 di Gedung DPR Jakarta, Jumat (4/12), pemerintah harus segera mengatasi pemadaman listrik.

"Hal ini penting mengingat terganggunya ketersediaan energi listrik menghambat proses produksi, tidak terkecuali industri-industri kecil," ujarnya.

Menurut Marzuki, Dewan menampung berbagai keluhan masyarakat setelah terjadinya gangguan akibat kerusakan infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang berakibat pada kekurangan pasokan ke sejumlah sentra industri.

Kalangan pengusaha, katanya lagi, mencemaskan kegiatan investasi bakal menurun akibat tidak adanya jaminan pasokan listrik.

Masyarakat berpendapat bahwa kalau itu semua terjadi, maka pemerintah dan manajemen PT PLN tidak mampu menjamin kelangsungan kegiatan investasi di Indonesia.

Sementara untuk ketersediaan listrik jangka menengah dan panjang, menurut DPR, diperlukan sumber-sumber energi listrik yang baru seperti geothermal dan sumber energi yang terbarukan agar pasokan gas untuk pembangkit tenaga listrik dalam posisi aman hingga tahun 2015.

Pada bagian lain, Ketua DPR mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dapat mencatatkan diri sebagai satu diantara sedikit negara yang masih mampu tumbuh positif ditengah-tengah kondisi krisis global.

Namun demikian, Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan mendasarnya yang ditandai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif masih tinggi.

"Kalangan Dewan berpendapat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran ini diperlukan investasi yang besar guna mencapai pertumbuhan yang tinggi," ujarnya.

Sementara untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi itu, menurut Ketua DPR, kemampuan pemerintah masih terbatas sehingga selebihnya investasi diharapkan datang dari investor swasta dari dalam dan luar negeri.

Mengenai program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu, kalangan DPR percaya bahwa para menteri telah melakukan koordinasi karena segala persoalan terkait investasi banyak melibatkan birokrasi dan infrastruktur.

Dengan program yang terkoordinasi itu akan didapat suatu stimulus yang bisa mempercepat laju investasi.

"DPR khawatir apabila program kerja tidak berjalan, maka hal itu dapat menimbulkan ketimpangan dan buruknya kualitas infrastruktur antardaerah," katanya.

Pemerintah masih terus membahas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) antara 10-20 persen pada tahun 2010.

Menteri ESDM, Darwin Saleh, di Jakarta, Jumat (4/12), mengatakan, kenaikan TDL tersebut mempertimbangkan dua hal.

"Pertama, tarif mesti mendatangkan pendapatan bagi PLN agar terus berlanjut dan berkembang. Kedua, TDL mesti mencerminkan tingkat daya beli masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, kisaran kenaikan 10-20 persen sudah ditetapkan dalam dokumen sebagai lampiran UU No 47 tentang APBN 2010 yang merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR.

Saat ini, lanjutnya, rumusan TDL tersebut sedang dibahas secara intensif antara lain oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Energi, Dirjen Listrik dan Pemanfataan Energi Departemen ESDM, dan pejabat eselon satu Departemen Keuangan.

"Kami sedang merumuskan baik besaran dan waktunya," ujarnya.

Menurut Darwin, kalau tarif terlalu rendah, maka PLN tidak bisa berkembang. Namun, kalau tarif terlalu tinggi, maka masyarakat terbawah akan terkena dampaknya.

"Jadi, masyarakat yang berdaya beli rendah seperti pelanggan 450 VA tetap dilindungi, sedangkan mereka yang bisa membayar 6.600 VA ke atas tidak dimanjakan," katanya.

UU APBN 2010 pasal 8 ayat 1 menyebutkan anggaran subsidi listrik mencapai Rp37,8 triliun.

Lalu, ayat 2 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi listrik dilakukan melalui pemberian marjin lima persen untuk investasi PLN dan penerapan TDL sesuai keekonomian untuk pemakaian energi di atas 50 persen konsumsi rata-rata nasional 2009 bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan publik dengan daya 6.600 VA ke atas.

Selanjutnya, penerapan kebijakan tarif yang bertujuan mendorong penghematan listrik dan pelayanan khusus yang selama ini sudah dilakukan, tetap berlaku dan penyesuaian TDL ditetapkan oleh pemerintah setelah persetujuan DPR (Ant)

Artikel Yang Berhubungan(Related Post)

Widget by Clik here