Print this pageMedan (SIB)
Pada Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember, menurut hasil deteksi Intel dari Kepolisian akan ada gerakan massa dalam jumlah besar, yang akan melakukan gerakan moral terhadap pemberantasan korupsi di Sumut.Bahkan dari beberapa aliansi tersebut telah melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap gerakan yang akan mereka lakukan.
Hal tersebut disampaikan Kabidhumas Poldasu Kombes Pol Drs Baharudin Djafar MSi kepada wartawan, Selasa (8/12) siang di Mapoldasu.”Deteksi Intel yang telah diturunkan Polda,akan ada gerakan moral dalam jumlah besar pada saat Hari Anti Korupsi,” ujar Kabidhumas.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Poldasu telah menyiagakan 2000 Personil kepolisian gabungan dari Poldasu dengan Poltabes Medan, untuk melakukan pengamanan di lokasi dan tempat yang dideteksi akan menjadi tempat berkumpulnya massa yang melakukan gerakan moral.
“Sebanyak 2000 personil kita siagakan, gabungan dari Poldasu dan Poltabes guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kabidhumas.
Kapoldasu Irjen Pol Badrodin Haiti melalui Kabidhumas Poldasu Kombes Pol Drs Baharudin Djafar MSi mengimbau masyarakat yang akan melukukan gerakan moral, agar jangan bertindak anarkis serta hal lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Masyarakat diberikan ruang dan kesempatan secara leluasa untuk menyampaikan aspirasinya, namun diharapkan untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak berbuat anarkis,” ujar Kabidhumas.
Sementara itu, dalam mengantisipasi gerakan massa yang diperkirakan ribuan orang, pihak kepolisian akan berlaku humanis memberikan perlindungan, pelayanan, terhadap masyarakat.
“Situasi akan tetap terkendali, apabila masyarakat tidak berbuat anarkis, dan petugas juga tidak berlaku arogan,” ujar Kabidhumas.
1.000 Massa Dari Berbagai Elemen Demo di 18 Titik di Medan
Dalam rangka hari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), hari ini, Rabu (9/12) sekitar 1.000 massa dari berbagai elemen masyarakat anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di 18 titik sewilayah hukum Poltabes Medan dan Sekitarnya (MS).
Hal ini dikatakan Kapoltabes MS, Kombes Pol Drs Imam Margono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/12).
Dijelaskannya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebanyak 500 personil diturunkan di titik-titik objek yang dilalui pendemo.
Polri akan melakukan tindakan tegas kepada para pendemo yang anarki. Menurut Imam, jumlah personil yang diturunkan disesuaikan dengan jumlah massa yang melakukan aksi sesuai dengan daftar laporang yang masuk di Poltabes MS.
Saat ditanya apakah ada ditunggangi pihak ketiga dalam aksi demo tersebut, Kapoltabes mengatakan tidak ada.
Sementara itu Kasat Lantas Poltabes MS, Kompol Sabilul Alip saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa pengamanan arus lalulintas yang akan didatangi pendemo dilakukan di 18 titik diantaranya Bundaran SIB, Kantor Depkum Ham, Poltabes MS, Disperindag, BI, Poldasu, Disnaker Sumut, Disnaker Medan, Kejatisu, PN, DPRD Kota Medan dan Sumut, Konjen Malaysia, Dinas Penanaman Modal Asing, Kejari Medan, Kantor Walikota Medan, Kantor Gubernur Sumut dan Hotel Souchi Medan.
Pendemo mulai bergabung sekira pukul 09.00 WIB di dua titik kumpul yakni Bundaran SIB dan Lapangan Merdeka. Sekitar 200 personil Sat Lantas Poltabes MS yang diturunkan. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari jalan-jalan yang dilalui pendemo agar tidak menimbulkan kemacetan.
Pekerja supaya datang lebih awal sebelum aksi demo berlangsung.
Diikuti Belasan LSM
Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, seribuan massa akan menggelar aksi unjukrasa di Medan, Rabu (9/12). Aksi menolak korupsi yang terkait isu nasional Bank Century itu akan dipusatkan di kantor Gubsu Jl.Diponegoro Medan.
Hal itu terungkap dalam pertemuan rencana aksi para LSM yang tergabung dalam Koalisi Forum Kebangsaan Sumatera Utara di Medan, Senin (7/12).
‘’Kita membicarakan persiapan rencana aksi Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember. Rencananya kita akan menurunkan seribuan massa dalam aksi ini,’’ kata Muhammad Ikhyar Harahap, selaku juru bicara Forum Kebangsaan.
‘’Sementara ini ada 11 LSM yang akan bergabung. Melihat derasnya aspirasi, kemungkinan besar jumlahnya akan bertambah lagi,’’ tandas Ikhyar.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat pada umumnya yang mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi untuk ikut menghadiri aksi tersebut.
Dia juga meminta kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan rencana aksi untuk tidak menghalang-halangi kegiatan yang merupakan sarana rakyat menyuarakan aspirasinya.
‘’Yang pro pemberantasan korupsi silahkan datang, tapi yang pro korupsi jangan menghalangi,’’ tandasnya.
Mengenai Kantor Gubsu yang menjadi tujuan lokasi aksi, Ikhyar mengatakan karena hal tersebut melambangkan representasi pemerintahan. Sebab aksi korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan.
‘’Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah atau sebagai representasi pemerintah di daerah,’’ kata Ikhyar.
Aksi itu sekaligus, tambahnya, sebagai upaya menyuarakan hati nurani rakyat yang sudah bosan dianiaya para pemegang kekuasaan melalui tindak korupsi. Rakyat tidak menginginkan terjadi korupsi yang sangat merugikan itu, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
‘’Pada intinya kita menolak setiap korupsi maupun para koruptor yang masih bercokol memegang kekuasaan. Kita juga mendesak agar pejabat yang sedang dalam penyelidikan terkait kasus korupsi untuk non aktif sementara. Ini penting agar penyidikan yang dilakukan bisa lebih objektif,’’ ujarnya.
Massa Antikorupsi Juga Bakal Goyang Bali
Aktivis antikorupsi juga bakal menggelar unjuk rasa di Bali. Aksi ini mendapatkan penjagaan ketat dari aparat keamanan.
Demikian disampaikan Kabid Humas Kombes Polisi Gde Sugianyar kepada detikcom di Mapolda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar, Selasa (8/12).
Aksi sosial di Bali digelar oleh sekitar 50 orang aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (MAK). Unjuk rasa digelar di Monumen Perjuangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, pukul 09.00 wita.
“Mereka sudah memberitahukan aksinya kepada Poltabes Denpasar,” kata Sugianyar.
Aksi ini bakal mendapatkan penjagaan ketat dari aparat keamanan. Namun, tidak disebutkan jumlah aparat yang menjaga aksi ini. “Kita akan melakukan pengamanan supaya tidak menggangu kenyamanan masyarakat,” kata Sugianyar mantan Kapolres Balikpapan.
Demo Anti Korupsi Juga Siap ‘Meriahkan’ Palembang
GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) juga akan melakukan aksi di Palembang pada Hari Anti Korupsi Dunia, Rabu (9/12) besok. Selain mengusung tuntutan penuntasan kasus korupsi Bank Century, mereka juga menuntut penuntasan dugaan 18 kasus korupsi di Sumatera Selatan.
“Kita tidak menunjuk kasus korupsi di Sumsel, cuma kita mendesak agar 18 kasus yang disebut KPK harus segera diberantas dan ditindak. Terutama setelah Bibit dan Chandra kembali kerja di KPK,” kata Tarech Rasyid, aktivis GERAK, di Palembang, Selasa (8/12).
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah diskusi dengan kalangan jurnalis, KPK memang menjelaskan akan mengusut 18 kasus dugaan korupsi di Sumsel, selain meneruskan penelusuran dugaan korupsi lainnya di proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api, kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pernyataan senada dikatakan Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, “Kita hanya minta KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumsel. KPK kan sudah menyebut adanya dugaan 18 kasus dugaan korupsi di Sumsel yang tengah mereka selidiki,” kata Sadat.
Sementara mengenai isu adanya keterkaitan dengan gerakan politik untuk mendorong kejatuhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Tarech menjelaskan aksi mereka tidak terkait dengan isu politik.
“Tetapi lebih mengedepankan isu moralitas. Sebab keberengsekan di semua sektor pemerintahan akarnya adalah moralitas. Moralitas ini adalah hal yang fundamental dalam filsafat Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Moralitas ini yang sudah luntur dalam kehidupan bernegara,” katanya.
Jadi, jelas Tarech, GERAK Sumsel merupakan gerakan moral. Dan ada tiga tuntutan yang akan disampaikan pada aksi besok, yakni DPR RI harus aktif menuntaskan kasus Bank Century, DPR RI dan KPK harus menuntaskan kasus-kasus korupsi lainnya, serta penuntasan kasus korupsi di Sumatera Selatan.
Menurut rencana, aksi Gerak di Palembang akan dimulai pukul 10.00 di Bundaran Air Mancur Palembang, kemudian bergerak ke kantor Gubernur Sumsel, dan berakhir di kantor DPRD Sumsel.
GERAK di Palembang merupakan aliansi aktivis LSM seperti dari Walhi Sumsel, Yayasan Puspa Indonesia, LBH Palembang, GMNI, FORAK, serta mahasiswa dari Dema Universitas IBA, BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, BEM Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang, serta elemen LSM dan mahasiswa lainnya.
S:Detik
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Atas komentarnya.